NavigasiKreatif.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun.
Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026), setelah melalui serangkaian pembahasan antara pemerintah daerah dan legislatif.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, mengatakan nilai APBD Perubahan 2026 mengalami peningkatan dibandingkan APBD pokok yang berada di kisaran Rp5,1 triliun.
“Di APBD Perubahan ini ada kenaikan dari APBD pokok. Dari Rp5,1 triliun menjadi Rp5,26 triliun,” kata Dakhlan.
Menurutnya, peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penambahan alokasi anggaran untuk sejumlah kebutuhan pelayanan dasar, termasuk pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Penambahan anggaran BPJS Ketenagakerjaan juga berkaitan dengan program perlindungan pekerja rentan. Pemerintah Kota Makassar disebut menjadi percontohan nasional karena menjadi daerah pertama di Indonesia yang memberikan program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja rentan.
Oleh sebab itu, dalam APBD Perubahan 2026, alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan mendapatkan tambahan sekitar Rp30 miliar.
Sementara itu, alokasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah peserta yang mendapatkan perlindungan.
“BPJS Ketenagakerjaan yang kita jadi percontohan itu ada kenaikan juga. Kenaikannya bertambah orangnya untuk di perubahan ini,” jelasnya.
“Tambahan anggaran BPJS Ketenagakerjaan berada di kisaran Rp2 miliar,” sambung Dakhlan.(*l
