NavigasiKreatif.com, MAKASSAR,— Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan berbagai persiapan pembangunan Jembatan Barombong, salah satunya dengan memastikan kejelasan status penguasaan, kepemilikan, dan legalitas dokumen pertanahan pada lokasi yang terdampak pembangunan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat intensif yang dihadiri langsung Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar. Rapat ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkot Makassar memastikan seluruh aspek pertanahan dapat diselesaikan sebelum pembangunan fisik Jembatan Barombong memasuki tahapan lebih lanjut.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar turut didampingi Kepala Bidang 1 dan Kepala Bidang 2. Kehadiran jajaran pimpinan Dinas Pertanahan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan dan verifikasi persoalan pertanahan secara menyeluruh.
Pembahasan difokuskan pada identifikasi bidang-bidang tanah yang masuk dalam rencana pembangunan, termasuk pemeriksaan dokumen kepemilikan, alas hak, serta status penguasaan tanah. Verifikasi ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi masing-masing bidang tanah di lokasi pembangunan.
Pembangunan Jembatan Barombong merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya kawasan selatan kota. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif konektivitas sekaligus mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah yang terhubung.
Namun, sebelum pembangunan fisik dilaksanakan, kepastian aspek pertanahan menjadi salah satu tahapan penting yang harus diselesaikan. Pemerintah Kota Makassar berupaya memastikan proses pengadaan dan penataan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum.
Untuk mempercepat proses tersebut, rapat turut melibatkan sejumlah unsur lintas instansi. Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar hadir bersama unsur TNI dan Polri untuk memperkuat koordinasi serta mendukung proses verifikasi data dan kondisi pertanahan di lapangan.
Sinergi antarinstansi diperlukan agar setiap persoalan yang ditemukan dapat segera dipetakan dan dicarikan langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing. Dengan koordinasi yang lebih intensif, proses pemeriksaan dokumen dan kondisi bidang tanah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
Selain memastikan aspek administrasi pertanahan, keterlibatan unsur terkait juga menjadi bagian dari upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama proses pendataan, verifikasi, hingga tahapan penyelesaian lahan berlangsung.
Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh bidang tanah yang terdampak pembangunan dapat memiliki status yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kondisi clean and clear menjadi salah satu perhatian utama sebelum pembangunan infrastruktur strategis tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Dinas Pertanahan Kota Makassar juga memiliki peran penting dalam memastikan data pertanahan yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengadaan lahan memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif dan melibatkan lintas instansi, Pemkot Makassar berharap berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan sejak awal. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk kehati-hatian pemerintah agar pembangunan tidak menghadapi hambatan administratif maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Dengan kepastian legalitas lahan yang semakin diperkuat, Pemerintah Kota Makassar optimistis persiapan pembangunan Jembatan Barombong dapat berjalan lebih terarah. Infrastruktur ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung peningkatan konektivitas dan pengembangan kawasan selatan Kota Makassar.
