NavigasiKreatif.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjajaki penerapan teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya sebagai solusi untuk memperluas akses air bersih dan air minum bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Inovasi ini menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pemerataan pelayanan dasar, terutama bagi warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang masih menghadapi keterbatasan sumber air tawar.
Melalui teknologi Reverse Osmosis (RO), air laut diolah untuk memisahkan kandungan garam sehingga menghasilkan air tawar. Air hasil pengolahan tersebut selanjutnya harus melalui pengujian kualitas agar memenuhi persyaratan sebagai air minum.
Rencana penerapan teknologi ini dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang pemanfaatan teknologi pengolahan air laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau.
Munafri mengatakan, teknologi desalinasi berbasis energi matahari berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan air bersih di wilayah kepulauan.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri setelah menyimak paparan dari pihak PT Prolink Intidata Nusantara.
Menurutnya, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pemerintah tanpa membedakan lokasi tempat tinggal masyarakat, baik di daratan maupun di wilayah kepulauan.
Karena itu, Pemkot Makassar berupaya menghadirkan layanan air bersih dan air minum yang layak bagi warga pulau, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan air dari daratan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Munafri menjelaskan, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau, dengan enam pulau berpenghuni dan dua pulau tidak berpenghuni. Oleh karena itu, penerapan teknologi tersebut akan diprioritaskan pada pulau-pulau yang memiliki penduduk.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar bersama pihak terkait akan melakukan survei untuk menilai kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis, kebutuhan air, dan karakteristik masing-masing pulau.
Tim dijadwalkan meninjau Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, dan Pulau Barrang Lompo pada Rabu (30/9/2026).
Survei tersebut diperlukan untuk memastikan teknologi yang ditawarkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” ungkap Munafri.
Ia menegaskan, keputusan penerapan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian lapangan, bukan semata-mata karena kecanggihan peralatan yang ditawarkan.
Dalam pembahasan tersebut, Munafri turut melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memberikan pertimbangan teknis.
“Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya.
Munafri mengungkapkan, ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan selama ini belum merata. Sebagian pulau masih memiliki sumber air tawar, sedangkan pulau lainnya menghadapi keterbatasan dan mengandalkan air payau untuk kebutuhan sehari-hari.
Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan tertentu, masyarakat di sejumlah pulau harus mendatangkan air dari daratan Kota Makassar.
“Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota. Air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga,” terang Appi.
Keterbatasan air bersih juga dinilai dapat memengaruhi pengembangan potensi pariwisata di wilayah kepulauan. Padahal, sejumlah pulau di Makassar memiliki daya tarik wisata yang berpeluang dikembangkan apabila didukung infrastruktur dasar yang memadai.
Menurut Munafri, ketersediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan kawasan kepulauan.
Melalui teknologi desalinasi, Pemkot Makassar berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap.
Pada kesempatan tersebut, Munafri menyebutkan bahwa teknologi yang sedang dijajaki memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam. Teknologi ini sebelumnya menarik perhatiannya saat mengunjungi sebuah pameran di Jakarta pada tahun lalu.
Dalam sistem tersebut, air laut diproses melalui teknologi RO untuk memisahkan kandungan garam dan menghasilkan air tawar. Munafri menjelaskan, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi, sedangkan sisanya memiliki kadar garam lebih tinggi.
Air hasil samping tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pembuatan es atau garam, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan.
Meski demikian, kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, dan kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau masih harus dikaji lebih lanjut.
“Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau,” ungkapnya.
Selain teknologi pengolahan air, penggunaan tenaga surya menjadi pertimbangan penting dalam rencana tersebut. Pasalnya, sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set (genset) berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Ketergantungan terhadap bahan bakar tersebut dapat menimbulkan tantangan dari sisi biaya operasional maupun distribusi energi ke wilayah kepulauan.
Karena itu, pemanfaatan energi matahari diharapkan menjadi alternatif untuk mendukung pengoperasian sistem desalinasi secara lebih mandiri.
Munafri menambahkan, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, sistem penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan akan menjadi bagian dari kajian sebelum teknologi diterapkan.
Terkait pembiayaan, Pemkot Makassar berencana mengupayakan agar program penyediaan air bersih tersebut dapat dimasukkan dalam anggaran pokok. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan hasil survei, kebutuhan masing-masing pulau, dan kesiapan teknis.
Pemerintah juga akan memperhitungkan lokasi penempatan alat, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air, serta jumlah penduduk yang akan dilayani.
Bagi Munafri, penjajakan teknologi desalinasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat kepulauan.
Melalui pengolahan air laut berbasis tenaga surya, Pemkot Makassar berharap dapat menghadirkan solusi yang mendukung ketersediaan air bersih sekaligus mendorong kemandirian energi di wilayah kepulauan.
Program ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, sehingga warga pulau memperoleh akses layanan dasar yang lebih layak dan berkelanjutan. (*)
