NavigasiKreatif.com, MAKASSAR — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mulai berangsur mereda. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar yang terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pertamina, dan seluruh pihak terkait.
Koordinasi tersebut dilakukan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut diikuti Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta para pemilik SPBU di Kota Makassar.
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap kondisi penyaluran BBM dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, rapat membahas langkah penanganan dan antisipasi agar persoalan antrean BBM tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.
Munafri mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan hasil positif. Hal tersebut terlihat dari antrean di sejumlah SPBU di Makassar yang mulai berkurang.
“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujarnya.
Pemerintah Kota Makassar, kata Munafri, telah memaksimalkan pelayanan di hampir seluruh SPBU untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah kebijakan juga diterapkan untuk mengurai kepadatan, mulai dari pelaksanaan pembelajaran daring, work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM, hingga permintaan penambahan kuota kepada pemerintah pusat.
“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi, Munafri juga mendorong agar disparitas harga BBM menjadi bagian dari evaluasi Pertamina. Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih beralih ke jenis BBM dengan harga yang lebih murah. Karena itu, Munafri berharap disparitas harga BBM dapat dikaji dan dievaluasi agar pola konsumsi masyarakat di lapangan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyesuaian pasokan.
Di sisi lain, Munafri meminta penanganan persoalan BBM dilakukan secara cepat. Ia menilai berbagai regulasi khusus yang telah diterapkan perlu dievaluasi secara berkala seiring dengan membaiknya kondisi antrean.
Menurutnya, masyarakat Kota Makassar perlu segera kembali beraktivitas secara normal. Hal tersebut mencakup siswa yang saat ini mengikuti pembelajaran daring di tengah musim ujian hingga pengemudi ojek online (ojol) yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan kepastian akses BBM.
Munafri menegaskan, kondisi khusus tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama. Pemerintah perlu menentukan tenggat waktu yang jelas agar pelayanan BBM dapat kembali berjalan normal.
“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya. (*)
