NavigasiKreatif.com, MAKASSAR — Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mendampingi Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Moch. Salim Somad, dalam peletakan batu pertama pembangunan revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu (8/7/2026).
Turut mendampingi Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati.
Kegiatan tersebut menjadi awal pelaksanaan program revitalisasi sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan demi mendukung proses belajar mengajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas.
Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, mengatakan pemerintah pusat memprioritaskan revitalisasi sekolah dengan kondisi rusak berat agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman.
“Revitalisasi sekolah merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk memperbaiki gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami tangani,” ujarnya.
Menurut Salim, Kemendikdasmen saat ini menjalankan dua program besar, yakni revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran.
Kedua program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan peserta didik,” tuturnya.
Ia menambahkan, momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat perbaikan sekolah, khususnya yang mengalami kerusakan berat.
Salim juga menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaan kondisi sekolah secara akurat agar usulan revitalisasi benar-benar menyasar sekolah yang paling membutuhkan.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi manipulasi data kerusakan sekolah karena dapat merugikan daerah sendiri.
“Kita harus memastikan sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Salim mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar telah mengusulkan 79 sekolah untuk memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, awalnya Makassar memperoleh kuota 11 sekolah. Namun, setelah dilakukan evaluasi, jumlah penerima bertambah menjadi 30 sekolah.
“Alhamdulillah, tadi disampaikan Ibu Kadis, dari 79 sekolah yang diusulkan, sekitar 30 sekolah sudah masuk sebagai penerima program. Ini merupakan capaian yang sangat baik,” katanya.
Menurutnya, peluang penambahan kuota masih terbuka pada tahap berikutnya apabila masih terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas.
Salim menjelaskan, pada tahap awal Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran revitalisasi bagi 3.886 sekolah di seluruh Indonesia dengan nilai sekitar Rp4,1 triliun.
Prioritas diberikan kepada sekolah terdampak bencana dan daerah afirmasi sehingga distribusi bantuan ke daerah lain dilakukan secara bertahap.
Selanjutnya, pemerintah memperoleh tambahan anggaran melalui APBN Perubahan.
Secara nasional, terdapat sekitar 30.400 usulan sekolah dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dengan anggaran sekitar Rp15 triliun.
Namun, baru sekitar separuh yang siap dieksekusi karena masih menunggu kelengkapan administrasi.
“Rata-rata anggaran sekitar satu miliar rupiah per sekolah, meskipun besarannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing sekolah,” jelasnya.
Salim meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal proses administrasi terhadap 19 sekolah tahap pertama agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Ia menjelaskan, Kemendikdasmen telah mengubah mekanisme pendampingan melalui sosialisasi daring, dilanjutkan pemenuhan dokumen secara mandiri oleh sekolah, kemudian pra-bimbingan teknis sebelum penandatanganan PKS.
“Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap sehingga tidak ada yang gagal diproses karena dokumen belum lengkap,” ujarnya.
Rencananya, penandatanganan PKS akan dilaksanakan pada 16–20 Juli 2026 secara regional, termasuk di Kota Makassar.
Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran memastikan seluruh dokumen, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan menu pekerjaan setiap sekolah telah dinyatakan lengkap.
Untuk tahap kedua, Salim meminta Pemerintah Kota Makassar kembali mengusulkan sekolah negeri maupun swasta yang benar-benar mengalami kerusakan berat agar bantuan pemerintah pusat tepat sasaran.
“Kalau memang ada sekolah yang kondisinya sangat mendesak dan harus segera direvitalisasi tahun ini, segera informasikan kepada kami. Yang diprioritaskan adalah sekolah dengan tingkat kerusakan paling berat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, berharap program revitalisasi berikutnya memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang.
Menurutnya, satuan pendidikan di wilayah kepulauan masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar kualitas layanan pendidikan dapat setara dengan sekolah di wilayah daratan.
“Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kepulauan Sangkarrang dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi,” kata Achi.
Ia berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan pendidikan sehingga seluruh peserta didik, termasuk di wilayah kepulauan, memperoleh fasilitas belajar yang layak.
“Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” pungkas Achi Soleman.
